g. Memberikan  kuasa  dan  wewenang   kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menyatakan  keputusan   agenda  kelima  baik sebagian  maupun  seluruh  keputusan  tersebut diatas,   serta   menyatakan   susunan   anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam akta  tersendiri dihadapan Notaris, selanjutnya memberitahukan/mendaftarkan kepada instansi yang   berwenang,   serta    melakukan    segala tindakan yang  diperlukan  sehubungan dengan hal tersebut.

Tahun	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Nilai Komposit				1.45	1.65

UOB Buana berkomitmen untuk melakukan kegiatan usaha sesuai dengan kerangka kerja Good Corporate Governance (“GCG”) dan kode etik perilaku. Setiap unit bisnis memiliki komitmen yang tinggi dalam melaksanakan prinsip-prinsip GCG di setiap kegiatan usahanya sehingga dapat memberikan pelayanan yang terbaik untuk kepentingan para nasabah, pemegang saham dan stakeholders lainnya. Kegiatan utama di tahun 2010 adalah penggabungan usaha (merger) antara UOB Buana dengan UOB Indonesia untuk memenuhi ketentuan Bank Indonesia mengenai kepemilikan tunggal (Single Presence Policy). Dengan penggabungan tersebut, Bank tetap berkomitmen untuk mempertahankan dan menyempurnakan penerapan GCG dalam upaya memenuhi persyaratan dari pihak berwenang di Indonesia dan standar yang ditetapkan dari pemegang saham utama UOB Buana yang tercatat di Bursa Efek Singapura.

Dalam Laporan Tahunan ini, selain melaporkan standar praktek tata kelola perusahaan sebagaimana diatur oleh peraturan dan ketentuan Bank Indonesia, kami juga merujuk pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang berlaku secara internasional.

Selama tahun 2010 Bank telah memperkuat praktek-praktek GCG dan memperkenalkan inisiatif-inisiatif di berbagai bidang sebagai berikut:

Pedoman Perilaku dan Kode Etik
Pedoman perilaku dan kode etik Bank merupakan dasar dari kerangka tata kelola perusahaan yang mencerminkan komitmen Bank untuk bertindak secara adil, benar dan tidak melanggar hukum. Manajemen dan karyawan, tanpa terkecuali, berkomitmen untuk terus melanjutkan dan menyempurnakan penerapan
praktek-praktek GCG yang mengedepankan prinsip moral dan etika sesuai pedoman perilaku dan kode etik Bank. Secara berkala Bank mengkaji kembali isi pedoman perilaku dan kode etik serta mensosialisasikannya pada seluruh karyawan dan manajemen, sehingga dapat dipastikan pedoman dan kode etik tersebut dipahami dan dijalankan.

Budaya Kepatuhan
Tata kelola perusahaan yang baik melibatkan pengawasan terhadap kepatuhan peraturan secara ketat. Mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku dimanapun kami beroperasi merupakan bagian penting dalam melakukan apa yang benar. Direktur Kepatuhan bertugas mengawasi pelaksanaan kerangka kepatuhan agar berjalan secara efektif. Hal ini menempatkan kami dalam posisi memenuhi peraturan dan merespon risiko kepatuhan yang muncul secara tepat waktu. Sejak tahun 2008, kami telah meluncurkan web internal/portal, yang berisi antara lain peraturan dan kebijakan yang berlaku yang terkait dengan kegiatan operasional Bank dan informasi Bank lainnya. Setiap karyawan dapat memiliki akses ke portal tersebut. Kami bahkan menautkan sistem Pelaporan Kepada Instansi Terkait (“PKIT”) kepada email karyawan yang bertanggung jawab terhadap laporan sehingga dapat mengingatkan tanggal jatuh tempo dari laporan yang menjadi tanggung jawab karyawan tersebut.

Untuk meningkatkan efektifitas penggunaan portal tersebut, di tahun 2010 ditambahkan fasilitas mesin pencari yang memudahkan pengguna menemukan informasi yang dibutuhkan secara cepat dan akurat.

Whistle Blowing
Untuk mendukung pengawasan internal dan menerapkan transparansi sesuai prinsip GCG, UOB Buana telah mengatur kebijakan dan prosedur sistem whistle blowing. Kebijakan ini dibuat untuk mendorong setiap karyawan agar melaporkan pelanggaran-pelanggaran atau potensi pelanggaran terhadap hukum, peraturan, kebijakan Bank atau pedoman perilaku dan kode etik dengan tetap melindungi pelapor dari ancaman pihak manapun. Pelaporan dapat disampaikan secara verbal atau tertulis kepada atasan langsung, Kepala Audit Internal, Direktur Utama atau Ketua Komite Audit. Untuk menunjang kebijakan ini, disediakan fasilitas telepon dan faximili, serta hotline 24 jam bagi pelapor sehingga mempermudah jalur komunikasi. Fasilitas tersebut dioperasikan oleh fungsi kerja Audit Internal. Pelapor yang menyampaikan pengaduan yang sebenar-benarnya sesuai kebijakan whistle blowing dan didasari dengan niat baik, tidak akan terkena risiko pemecatan atau tindakan balasan.

Anti-Money Laundering
Sejalan dengan prinsip pengenalan nasabah serta seiring dengan komitmen pemerintah untuk memberantas kegiatan pencucian uang, UOB Buana mengambil satu langkah lebih maju dalammengimplementasikan sistem  anti-money laundering. Sejak tahun 2009 Bank membentuk Komite Anti-Money Laundering dan menerbitkan pedoman pelaksanaan program anti-money laundering dan pencegahan pendanaan terorisme
untuk membantu menjaga integritas sistem perbankan Indonesia. UOB Buana tidak akan dengan sengaja melakukan bisnis dengan individu, badan atau pemerintah yang mencoba untuk mengubah ‘uang kotor’ menjadi ‘uang bersih’. Kami juga tidak akan melakukan semua jenis transaksi bisnis yang berkaitan dengan
kekayaan yang dimiliki atau dikendalikan oleh, atau atas nama, kelompok teroris yang dicurigai. UOB Buana merupakan bank pertama di Indonesia yang telah memiliki Komite Anti-Money Laudering. Berdasarkan peraturan Bank Indonesia tentang pelaksanaan GCG bagi Bank Umum, kami sampaikan laporan pelaksanaan GCG tahun 2010 termasuk kesimpulan umum hasil self assessment GCG.

Tahun	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Nilai Komposit						1.60

BASEL I
Basel I adalah putaran pertimbangan oleh gubernur bank sentral dari seluruh dunia, dan pada tahun 1988, Komite Basel (BCBS) di Basel , Swiss , menerbitkan satu set persyaratan modal minimal untuk bank-bank. Hal ini juga dikenal sebagai Basel Accord 1988, dan ditegakkan oleh hukum dalam Kelompok Sepuluh (G-10) negara pada tahun 1992. Basel I sekarang luas dipandang sebagai ketinggalan zaman. Memang, dunia telah berubah sebagai konglomerat keuangan, inovasi keuangan dan manajemen risiko telah dikembangkan. Oleh karena itu, satu set pedoman yang lebih komprehensif, yang dikenal sebagai Basel II sedang dalam proses pelaksanaan oleh beberapa negara dan update baru dalam menanggapi krisis keuangan sering digambarkan sebagai Basel III .
Komite ini dibentuk sebagai tanggapan terhadap likuidasi berantakan dari Cologne berbasis bank ( Herstatt Bank ) pada tahun 1974. Pada tanggal 26 Juni 1974, sejumlah bank telah merilis Deutsche Mark (Jerman Markus) ke Bank Herstatt dalam pertukaran untuk pembayaran diserahkan dolar di New York . Pada rekening perbedaan zona waktu , ada lag dalam pembayaran dolar ke counter pihak bank, dan selama kesenjangan ini, dan sebelum pembayaran dolar bisa dilakukan di New York, Bank Herstatt dibubarkan oleh regulator Jerman.
Insiden ini mendorong G-10 negara untuk membentuk menjelang akhir 1974, Komite Basel pada Pengawasan Perbankan, di bawah naungan Bank of International Settlements (BIS) yang terletak di Basel , Swiss . Basel I, yaitu tahun 1988 Basel Accord, terutama difokuskan pada risiko kredit . Aset bank diklasifikasikan dan dikelompokkan dalam lima kategori menurut risiko kredit, membawa bobot risiko nol (untuk negara misalnya rumah utang negara ), sepuluh, dua puluh, lima puluh, dan sampai seratus persen (kategori ini, sebagai contoh, sebagian besar utang perusahaan). Bank dengan kehadiran internasional wajib memiliki modal sebesar 8% dari aktiva tertimbang menurut risiko. Penciptaan credit default swap yang setelah Exxon Valdez insiden membantu bank-bank besar risiko lindung nilai pinjaman dan memungkinkan bank untuk menurunkan risiko mereka sendiri untuk mengurangi beban berat pembatasan ini. Sejak tahun 1988, kerangka kerja ini telah diperkenalkan secara progresif di negara-negara anggota G-10, saat ini terdiri dari 13 negara, Kerajaan dan Amerika Serikat .
Sebagian besar negara lainnya, saat ini berjumlah lebih dari 100, juga telah diadopsi, setidaknya dalam nama, prinsip-prinsip yang ditentukan di bawah Basel I. efisiensi dengan yang mereka diberlakukan bervariasi, bahkan dalam negara-negara dari Kelompok Sepuluh.
BASEL II
Basel II adalah yang kedua dari Basel Accord , (sekarang diperpanjang dan efektif digantikan oleh Basel III ), yang rekomendasi mengenai hukum perbankan dan peraturan yang dikeluarkan oleh Komite Basel tentang Pengawasan Perbankan .
Basel II, awalnya diterbitkan pada bulan Juni 2004, dimaksudkan untuk menciptakan sebuah standar internasional untuk regulator perbankan untuk mengontrol berapa banyak kebutuhan modal bank-bank untuk menyisihkan untuk menjaga terhadap jenis bank risiko keuangan dan operasional (dan ekonomi keseluruhan) wajah. Salah satu fokus adalah untuk menjaga konsistensi peraturan yang cukup sehingga hal ini tidak menjadi sumber ketidaksetaraan antara bank-bank internasional yang kompetitif aktif. Advokat Basel II percaya bahwa standar internasional seperti dapat membantu melindungi sistem keuangan internasional dari jenis masalah yang mungkin timbul harus sebuah bank besar atau serangkaian keruntuhan bank. Dalam teori, Basel II berupaya mencapai hal ini dengan mendirikan risiko dan persyaratan pengelolaan modal yang dirancang untuk memastikan bahwa bank memiliki modal yang memadai untuk resiko bank menghadapkan dirinya untuk melalui pinjaman dan praktik investasi. Secara umum, aturan-aturan ini berarti bahwa risiko lebih besar untuk bank mana yang terkena, semakin besar jumlah modal bank perlu terus untuk menjaga nya solvabilitas dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan.
Secara politis, hal itu sulit untuk menerapkan Basel II di lingkungan peraturan sebelum 2008, dan kemajuan pada umumnya lambat sampai krisis perbankan besar tahun itu disebabkan sebagian besar oleh credit default swap , hipotek keamanan berbasis pasar dan serupa derivatif . Sebagai Basel III dirundingkan, ini adalah puncak pikiran, dan karenanya jauh lebih ketat standar yang dimaksud, dan dengan cepat diadopsi di beberapa negara kunci termasuk Amerika Serikat.
Versi final bertujuan:
1. Memastikan bahwa alokasi modal lebih berisiko sensitif;
2. Meningkatkan persyaratan pengungkapan yang memungkinkan pelaku pasar untuk menilai kecukupan modal suatu lembaga;
3. Memastikan bahwa risiko kredit , risiko operasional dan risiko pasar yang diukur berdasarkan data dan teknik formal;
4. Mencoba untuk menyelaraskan modal ekonomi dan regulasi yang lebih erat untuk mengurangi ruang lingkup untuk arbitrase peraturan .
Sementara kesepakatan akhir sebagian besar membahas masalah arbitrase peraturan, masih ada daerah di mana peraturan kebutuhan modal akan menyimpang dari modal ekonomi .
Basel II sebagian besar tidak berubah pertanyaan tentang bagaimana untuk benar-benar mendefinisikan modal bank , yang menyimpang dari akuntansi ekuitas dalam hal-hal penting. Basel Aku definisi, sebagaimana telah diubah sampai sekarang, tetap di tempat.
Basel II menggunakan “tiga pilar” konsep – (1) persyaratan modal minimum (menghadapi risiko), (2) supervisory review dan (3) disiplin pasar .
Para Basel I sesuai berurusan dengan hanya bagian dari masing-masing pilar. Sebagai contoh: sehubungan dengan pilar Basel II pertama, hanya satu risiko, risiko kredit, dihadapi dengan cara yang sederhana sambil risiko pasar adalah renungan; risiko operasional tidak ditangani dengan sama sekali.
Pilar pertama
Kesepakatan pilar pertama dengan pemeliharaan modal peraturan dihitung untuk tiga komponen utama risiko yang dihadapi bank: risiko kredit , risiko operasional , dan risiko pasar . Risiko lain tidak dianggap sepenuhnya diukur pada tahap ini.
Para risiko kredit komponen dapat dihitung dalam tiga cara yang berbeda derajat kecanggihan yang berbeda-beda, yaitu pendekatan standar , Yayasan BPPK dan BPPK Lanjutan . BPPK singkatan dari “internal Penilaian Berbasis Pendekatan”.
Untuk risiko operasional , ada tiga pendekatan yang berbeda – indikator pendekatan dasar atau BIA, pendekatan standar atau STA, dan pendekatan pengukuran internal (suatu bentuk lanjutan dari yang merupakan pendekatan pengukuran lanjut atau AMA).
Untuk risiko pasar adalah pendekatan yang lebih disukai VaR ( value at risk ).
Sebagai 2 Basel rekomendasi bertahap oleh industri perbankan itu akan bergerak dari persyaratan standar untuk persyaratan yang lebih halus dan spesifik yang telah dikembangkan untuk setiap kategori risiko oleh masing-masing bank individu. Terbalik untuk bank yang melakukan mengembangkan sistem mereka sendiri pengukuran risiko dipesan lebih dahulu adalah bahwa mereka akan dihargai dengan persyaratan risiko yang berpotensi lebih rendah modal. Di masa depan akan ada hubungan yang lebih erat antara konsep keuntungan ekonomi dan modal peraturan.
Risiko kredit dapat dihitung dengan menggunakan salah satu dari tiga pendekatan:
1. Pendekatan Standarisasi
2. Yayasan BPPK
3. Lanjutan Pendekatan BPPK
Pendekatan standar spesifik menetapkan bobot risiko untuk beberapa jenis risiko kredit. Kategori berat badan standar risiko yang digunakan di bawah Basel 1 adalah 0% untuk obligasi pemerintah, 20% untuk eksposur kepada Bank OECD, 50% untuk hipotik perumahan baris pertama dan 100% bobot pada pinjaman konsumen dan pinjaman komersial tanpa jaminan. Basel II memperkenalkan bobot 150% baru untuk peminjam dengan peringkat kredit lebih rendah. Modal minimum yang dibutuhkan tetap pada 8% dari aktiva tertimbang menurut risiko, dengan modal Tier 1 yang membentuk tidak kurang dari setengah dari jumlah ini.
Bank yang memutuskan untuk mengadopsi pendekatan penilaian standar harus bergantung pada peringkat yang dihasilkan oleh lembaga eksternal. Bank-bank tertentu menggunakan pendekatan BPPK sebagai hasilnya.
Pilar kedua
Kesepakatan Pilar kedua dengan respon peraturan untuk pilar pertama, memberikan regulator jauh lebih baik ‘alat’ atas yang tersedia untuk mereka di bawah Basel I. Hal ini juga memberikan suatu kerangka kerja untuk menangani semua risiko lainnya mungkin menghadapi bank, seperti risiko sistemik , risiko pensiun , risiko konsentrasi , risiko strategik , risiko reputasi , risiko likuiditas dan risiko hukum , yang menggabungkan kesepakatan itu di bawah judul risiko residual. Ini memberikan bank kekuatan untuk meninjau sistem manajemen risiko mereka. Kecukupan Modal Proses Penilaian internal (ICAAP) adalah hasil dari Pilar II Basel II sesuai
Pilar ketiga
Pilar ini bertujuan untuk melengkapi persyaratan modal minimum dan proses review pengawasan dengan mengembangkan satu set persyaratan pengungkapan yang memungkinkan pelaku pasar untuk mengukur kecukupan modal suatu institusi. Pasar disiplin suplemen ketentuan sebagaimana berbagi informasi memfasilitasi penilaian bank oleh orang lain termasuk investor, analis, pelanggan, bank lain dan lembaga rating yang mengarah ke tata kelola perusahaan yang baik. Tujuan dari pilar 3 adalah untuk memungkinkan disiplin pasar untuk beroperasi dengan mewajibkan lembaga untuk mengungkapkan rincian tentang ruang lingkup aplikasi eksposur, modal, risiko, proses penilaian risiko dan kecukupan modal lembaga. Ini harus konsisten dengan bagaimana manajemen senior termasuk papan menilai dan mengelola risiko lembaga.
Ketika pelaku pasar memiliki pemahaman yang cukup dari kegiatan bank dan kontrol itu di tempat untuk mengelola eksposur, mereka lebih mampu membedakan antara organisasi perbankan sehingga mereka dapat pahala orang yang mengelola risiko mereka hati-hati dan menghukum mereka yang tidak.
Pengungkapan ini diperlukan untuk dilakukan setidaknya dua kali setahun, kecuali pengungkapan kualitatif menyediakan ringkasan dari tujuan manajemen risiko umum dan kebijakan yang dapat dilakukan setiap tahun. Lembaga ini juga diperlukan untuk membuat suatu kebijakan formal tentang apa yang akan diungkapkan, menguasai sekitar mereka bersama dengan validasi dan frekuensi pengungkapan ini. Secara umum, pengungkapan di bawah Pilar 3 berlaku untuk tingkat konsolidasi atas kelompok perbankan yang kerangka kerja Basel II berlaku.

Peraturan atau undang-undang terkait Fraud dan Korupsi : SOX Sarbanes Oxley Act

Sarbanes – Oxley Act, biasa disebut SOX, SOA atau SarbOx, bertujuan untuk mengembalikan kepercayaan investor pasca skandal akuntansi dan kebangkrutan perusahaan2 besar di Amerika.
Undang-undang SOX berlaku sejak 2002 pada perusahaan publik yang terdaftar di SEC.
Beberapa ringkasan poin penting di SOX:
1. SOX mendasari dibentuknya PCAOB (Public Company Accounting Oversights Board)
PCAOB bertugas menetapkan standar audit bagi auditor eksternal perusahaan publik yang terdaftar di SEC. Standar audit tersebut meliputi standar etika dan independensi, supervisi, rekrutmen dan pengembangan audit staff, dan penerimaan klien baru atau berkelanjutan (client acceptance and continuation.
PCAOB juga melakukan fungsi pengawasan apakah akuntan publik sudah mematuhi standar audit. Fungsi pengawasan itu termasuk melakukan investigasi, menjatuhkan sanksi pencabutan izin akuntan publik, dll.
2. Tanggung jawab perusahaan
Chief Excecutive Officer (CEO) dan Chief Financial Officer (CFO) perusahaan harus membuat pernyataan bahwa laporan keuangan yang dibuat adalah benar. Apabila ternyata tidak benar, CEO dan CFO dapat dikenakan denda sampai 5 juta dolar dan hukuman penjara sampai 10 tahun (SOX Section 302).
SOX juga mewajibkan perusahaan untuk mempunyai komite audit independen yang bertugas melakukan seleksi, menentukan kompensasi, dan mengawasi auditor eksternal (SOX Section 301).
Terkait dengan laporan keuangan, perusahaan harus menyajikan (disclose) semua transaksi off-balance sheet yang bersifat material. Perusahaan juga harus menyajikan dengan cepat setiap perubahan yang bersifat material dalam kondisi keuangannya (SOX Section 409).
SOX mengatur mengenai perlindungan whistle blower dengan mengenakan sanksi kriminal atas perusahaan yang menghukum whistle blower dengan cara apapun. Definisi atau pengertian Whistle blower adalah orang yang melaporkan terjadinya fraud, korupsi, mis-manajemen, dll. dalam perusahaan.
Apabila ada seseorang yang dengan sengaja menghancurkan, mengubah, atau menyembunyikan dokumen apapun untuk mencegahnya digunakan dalam pengadilan, dapat dikenai sanksi kriminal (SOX Section 1102).
Perusahaan juga harus mempunyai kode etik untuk mendorong top management berlaku jujur, menyajikan laporan keuangan secara akurat dan tepat waktu, dan mematuhi peraturan yang ada.
3. Tanggung jawab auditor eksternal
Auditor eksternal harus memberikan informasi pada komite audit mengenai kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh manajemen perusahaan (SOX Section 204).
Partner auditor eksternal yang memimpin pelaksanaan audit dan melakukan review audit harus berganti setiap 5 tahun sekali (SOX Section 203).
SOX melarang auditor eksternal memberikan jasa non-audit tertentu untuk klien auditnya, misalnya jasa akuntansi, desain/implementasi sistem informasi keuangan, penilaian (appraisal), internal audit outsourcing, investment banking, broker, dsb (SOX Section 201).
Dalam SOX, auditor diharuskan memeriksa sistem internal control perusahaan dan mengevaluasi apakah sistem tersebut dapat mendukung informasi laporan keuangan yang reliable. Auditor kemudian mengeluarkan opini mengenai sistem internal control tersebut (SOX Section 404).
Eksternal auditor harus independen dari manajemen perusahaan yang diaudit, baik secara kelihatannya (appearance) ataupun pada kenyataannya (fact). Karena itu, dalam SOX diatur bahwa CEO, CFO, dan Chief Accounting Officer suatu perusahaan tidak boleh pernah bekerja sebagai auditor eksternal perusahaan itu sampai sudah lewat satu tahun sebelumnya. SOX juga melarang perusahaan untuk merekrut karyawan dari eksternal auditornya (SOX Section 206).

Frank Lampard was born in Romford, Essex on the 20th of June 1978. He came from a very football orientated family, with his father, uncle and cousins all heavily involved within the game. He spent most of his early years playing football in his local park, garden and sea coast while on summer holiday’s with the rest of his family. Frank Lampard has always been seen as a very determined individual, and that characteristic was associated with him from an early age. It earned him a place in Heath Park’s youth team. Lampard then went on to have trials for Tottenham, Arsenal and West Ham - Frank followed his heart and signed a youth contract with the Hammers in 1994.
He was at West Ham for a year before he made the difficult decision to go out on loan to Swansea in 1995. Frank Lampard was a very family orientated man, however, he was determined to improve himself as a footballer and that’s what this move did for him. Although the training facilities at Swansea were of a considerably lower standard, Frank built up his strength and came back to Upton Park ready to fight for a first team place. It wasn’t until the 1998-99 season where he finally established himself as a regular first team player for West Ham. Frank Lampard appeared in every match that season for West Ham and he significantly helped his team push for a fifth place finish in the league. This though, attracted many of the key West Ham players to bigger clubs, Rio Ferdinand was first to leave Upton Park in 2000-01 from West Ham’s promising batch of youngsters. This, along with the fact that his uncle and father had quit their jobs as manager and assistant respectively meant a transfer to Chelsea Football Club in 2001 for a reported fee of £11 million pounds.
Ranieri, the Chelsea manager at the time, was a keen fan of Lampard’s style and he was immediately drafted into first team action. He made his debut on the 19th of August against Newcastle United. Frank Lampard then went on to appear in every league match for the Blues that season, netting a total of 8 goals. He was starting to create a name for himself as a goal scoring midfielder and Chelsea supporters were excited about the prospect of Frank Lampard playing in a blue shirt for seasons to come. Frank continued to steadily improve while playing for Chelsea, and for the first time in his career he finished the 2002-03 season with 10 goals to his name. By this time, Frank Lampard was already a regular in the England shirt and his scoring-form for Chelsea also carried over to England as he netted his first goal for Engand on the 20th of August 2003 against Croatia.
It was in the summer of 2003, when one of the richest men in the world, Roman Abramovich, bought Chelsea Football Club. It meant Lampard could finally show his true potential. He was at a side filled with quality players, and from that moment, he’s never been given a chance to look back. In the 2004-05 season, Lampard scored 19 goals in all competitions, followed by hitting the 20 mark the season after. Lampard was at his peak, and was picking up many personal trophies to prove this: Runner up in the World Player of the Year 2005 to an unstoppable Ronaldinho and the FWA player of the year. Lampard continued to make great progress at club and international level and it was in the 2007-08 campaign where he reached a major goal scoring land mark for Chelsea - 100 club goals. An extraordinary achievement for a central midfielder. He was given much world wide recognition for such an achievement.
Lampard has come along way from playing in his back garden with his father, and although now in his thirties, he still plays at the highest level of football and is recognised as one of the best midfielders in the world.